Pembuatan Akta Pendirian PT

      Comments Off on Pembuatan Akta Pendirian PT

Kalau sudah mengantongi nama Perseroan Terbatas, Anda harus segera menindaklanjutinya dengan menghadap Notaris. Karena hanya Notaris yang bisa membantu dalam proses pembuatan akta pendirian dan mengajukan pengesahan kepada Kemenkumham.

Hanya Notaris yang bisa membuat dan menerbitkan akta perusahaan. Ketentuan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1. Pada pasal tersebut disebutkan kalau Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang guna pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Anda tidak harus menghadap Notaris yang berdomisili sama dengan kedudukan perusahaan Anda. Hal itu tidak sama dengan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang hanya berwenang di kota atau kabupaten sesuai domisilinya.

Jadi, seumpama kedudukan perusahaan Anda di Kota Bogor tetap bisa menggunakan jasa Notaris yang berdomisili di Jakarta. Ketentuan ini diperbolehkan dalam pengurusan akta pendirian perusahaan.

Karena itu, silakan Anda menunjuk Notaris yang sudah dikenal profesional dan tentunya sudah mendapatkan SK Pengangkatan dari Kemenkumham. Untuk menjamin keamanan data dan keabsahan berbagai dokumen yang dihasilkannya.

Akta pendirian PT di jasa bikin pt akan mencantumkan berbagai informasi penting terkait dengan perusahaan Anda. Jadi pastikan hanya memberikan data akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Apa sajakah data yang akan tertera pada akta perusahaan?

  1. Nama PT dan Tempat Kedudukan. Akta akan mencantumkan nama perusahaan dan kedudukan resminya.
  2. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha. Akta akan mencantumkan seluruh bidang usaha yang ingin Anda kerjakan. Nah, penting diketahui nantinya kalau mengurus surat perizinan lanjutan, seperti SIUP dan Izin Usaha lainnya, maka bidang usaha yang diajukan harus tertera pada kata pendirian PT.
  3. Modal dan Saham. Pada akta pendirian ini dengan jelas mencantumkan jumlah modal dasar, modal disetor dan nominal per satu lembar sahamnya. Lalu nama pemegang saham dan besaran saham yang dimilikinya.
  4. Sistem Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Rapat umum ini adalah forum khusus bagi pemilik saham. Mereka memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi terkait dengan perusahaan dari pengurus PT. Sehingga dari keterangan yang diberikan, maka pemegang saham bisa menerapkan langkah strategis guna kepentingan kemajuan perusahaan.
  5. Sistem Pengurus Perusahaan. Pada akta pendirian PT akan memaparkan berbagai hal yang terkait dengan komisaris dan direktur. Mulai dari kewenangan komisaris dan direktur, sistem rapatnya, jangka waktu pengangkatannya, dan mekanisme pengunduran diri dari jabatan komisaris maupun direktur.